Era perdagangan bebas mau tidak mau harus dihadapu oleh bangsa Indonesia. Perdangan bebas harus disikapi dengan baik oleh pemerintah sebagi pemegang kekuasaan negrana dan pengemban amanah untuk mensejahterakan rayat. Amanah ini ditaur oleh pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang baik—diluar penggenaan taif impor dan ekspor, subsidi ekspor da impor, maupun pembatasan ekspor dan impor—untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri.

Pemerintah melalui mentri pertanian rencananya akan mengelurkan peraturan menteri pertanian tentang perizinan budidaya tanaman pangan. Peraturan menteri ini menjadi polemic selama bulan april 2010. Praktisi dan stakeholder dalam industry pangan memiliki pandangan yang tidak sama dengan pandangan kementrian pertanian republic Indonesia. Peraturan manteri pertanian tersebut menmberikan syarat kepada perusahaan maupun petani untuk mengurus izin untuk budidaya tanman pangan. Perusahaan atau orang yang memiliki luas lahan diatas 25 Hektar harus mengurus izin kepada bupati setempat untuk dapat menanam tanaman pangan yang mereka usahakan. Petani yang memiliki lahan dibawah 25 hekrtar akan didaftarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan izin penanaman tanaman pangan.

Sebagian orang menganggap bahwa peraturan menteri pertanian hanya akan mempersulit petani dalam menjalankan usaha tani mereka. Pertauran ini juga dinilai memberatkan petani. Jika dilihat lebih dalam, terdapat hal yang penting dari peraturan yang kembali dikaji ini.

Terdapat beberapa keuntungan terhadap ketahanan pangan dari peraturan menteri pertanian ini. Pertama, dengan diberlakukanya peraturan ini diharapkan semua data yang terkait dengan kegiatan usahatani yang berbasiskan komoditas pangan dapat diketahyi dengan pasti. Data adalah sesuatu yang sangat pentng. Tanpa data, pemerintah tidak dapat memperoleh informasi yang pasti. Ketidakpastian informasi akan menyebabkan kesalahan kebijakan. Kesalahan dalam mengambila kebijakan akan mnenyengsarakan rakyat dan pemerintah itu sendiri.

Masalah pangan adalah masalah yang sangat sensitive. Pangan adalah komoditas yang merupakan alat politik untuk mengamankan kestabilan politik yang ada. Data digunakan untuk mengambil kebijakan terkait dengan komoditas pangan. Jika pangan sudah aman, maka kestabilan Negara akan tercapau. Lukman M Baga, dalam kuliahnya, mengatakan bahwa perbedaan data akan menyebabkan kebijakan yang berbeda. Beliau mencontohkan kasus impor beras yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Departemen pertnian itu tidak mengiginkan adanya impor beras dari Vietnam pada saat. Departemen pertanan mengatakan bahwa stok beras nasional masih aman dan tidak memerlukan impor dari Vietnam. Bulog membawa data yang berbeda. Menurut bulog, Indonesia sedang mengalami krisis beras. Beras dipetani dan gudang-gudang bulog tidak mencukupi kebutuhan beras nasional. Pemerintah akhirnya mengimpor beras agar kestabilan Negara tetap terjaga. Jika menggunakan data departemen pertanian, maka akan terjadi kerusuhan masal akibat kelangkaan beras seandainya data yang ditunjukan salah. Jika menggunkan data buog, maka impor beras dilakukan dan Negara tetap stabil.

Kedua. Data tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam program ketahanan pangan yang telah lama dicanangkan. Jika terdapat komoditas yang potensial namun tidak ditanam secar masal oleh petani, maka pemerintah dapat mengeluarkan program penanaman komoditas tersebut pada daerah yang layak. Permentan dala hal ini dapat dikatakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai ketahanan pangan.

Ketiga, permentan yang mengtur kebijakan pendaftaran komoditas pangan untuk perusahaan atau perorangan yang memiliki lahan diatsa 25 hektar adalah upaya dalam mempertahankan stok pangan yang ada didalam negeri. Pertanian bukan hanya pertaian pangan, namun juga pertanian non pangan. Selain keduanya terdapat sector industru, perumahan, dan pembangunan infrastruktur yang menjadi ancaman terhadap pangan dalam hal pemanfaatan lahan. Pemberian izin terhadap pemilik lahan yang memiliki lahan diatas 25 hektar merupakan upaya agar pemiliki lahan tidak dengan mudah merunah penggunaan lahan yang dimilikinuya. Konversi lahan dari pangan menjadi non pangan akan menyebabkan kekacauan pangan yang akitbatnya kan sangat fatal.

Keempat, kebijakan yang dikelurakan oleh kementrian pertanian ini akan menarik investor yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pangan. Data yang akurat mengenai komoditas pangan akan menunjukkan potensi Indonesia dalam bidang pangan. Data tersebut akan member informasi tentang jenis tanaman pangan yang menguntungkan untuk dikembangakan dan tanaman pangan yang tidak menguntungkan. Data ini akan member signal keuntungan kepada investor. Signal ini akan direspon dengan mengalirnya dana dari investor ke petani, baik petani besar maupun petani kecil. Investasi akan menyebabkan naiknya produksi tanaman pangan. Tanaman pangan yang semakin banyak akan menjadikan Indonesia swasembada pangan.